Pandangan Muhammadiyah terhadap Politik

Berawal dari usulan seorang siswa terkait madrasah ibtidaiyah diniyah
islamiyah kedepan. Siswa tersebut mengusulkan bahwa Madrasali tersebut kedepan
hendaknya dikeiola suatu organisasi agar ek istensinya terjaga.
Kemudian Ahmad Dahlan mengumpulkan orang-orang terdekatnya untuk
memikirkan berdirinya organisasi tersebut. Agenda tersebut membahas nama,
perkumpulan, maksud dan tujuannya. Perkumpulan itu diberi nama
"Muhammadiyah", yang diambil dari nama nabi Muhammad. Artinya organisasi
Muhammadiyah ini adalah organisasi akhir zaman sebagaimana rasulallah
Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman.

Kemudian Ahmad Dahlan dan keenam anggotanya Budi Utomo yang juga
sepakat mendirikan Muhammadiyah, mengajukan permohonan hoofdbestur Budi
Utomo supaya mengusulkan berdir inya Muhammadiyah kepada Pemerintah Hindia
Belanda. Pada tanggal 18 November 1912 permohonan tersebut dikabulkan dan
bahkan mendapat dukungan dar i Sr i Sultan Hamengkubuwono VII.

Gagasan masyarakat madani mulai populer di Indonesia seiring dengan era
reformasi politik di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan konseptual mengenai
istilah masyarakat madani, tetapi secara umum, masyarakat madani atau civil society
paling tidak memiliki tiga ciri : kebebasan, persamaan, dan toleransi.

Mewujudkan masyarakat madani berarti melakukan proses pembentukan
pandangan dunia (world view) yang kokoh guna menyempurnakan watak sikap jiwa,
dan karakter yang baik pada masyarakat.Perdebatan istilah tentang masyarakat sipil, masyarakat madani atau civil society terkadang memuncuikan berbagai konsepsi. Beberapa kalangan lebih suka menggunakan terminologi masyarakat sipii karena nuansanya netral. Sementara kalangan lain lebih suka menggunakan istilah masyarakat madani cenderung ideologis dan mengacu pada sistem negara madinah pada masa kenabian Nabi Muhammad
SAW.

Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan yang memiliki banyak wajah.
Dari jauh Muhammadiyah tampak doktriner, tapi dar i dekat terlihat sedikit sistemasi
teologis, yang menandakan adanya susunan ajaraii moral berdasarkan Al-Quran dan
Al Kadits. Dari segi organisasi tampak membebani, namun Muhammadiyah sebenarnya sangat menghargai pengabdian pribadi. Muhammadiyah tampak agresif dan fanatik, namun cara penyiarannya berlangsung secara perlahan-lahan dan toleran.

Banyak wajah Muhammadiyah yang memang ditampilkan oleh para peneliti
mengenai organisasi ini. Dan tiga dari wajah organisasi ini iaI;Ji sebagai religious
re fomist, agent o f social change, dan a political force.
Sebagai gerakan pembaharuan dalam islam, Muhammadiyah tampil dalam
gerakan pemurnian ajaran dengan memberantas syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat
di kalangan umat islam. Sebagai agen perubahan sosial, ia melakukan modernisasi
sosial dan pendidikan guna memberantas keterbelakangan di kalangan umat islam.

Sebagai kekuatan politik Muhammadiyah memerankan dir i sebagai kelompok
kepentingan dan sebagai pembendung paling aktif terhadap misi kristenisasi di
Indonesia.

Namun, fakta bahwa Muhammadiyah sebagaimana gerakan islam niaupun gerakan keagamaan pada umumnya tidaklah bebas dar i tarikan dan proses politik. Lebih - lebih jika dilihat pada situasi kr isis tertentu, selalu ada semacam panggilan praktis untuk mengambil langkah yang berkaitan dengan politik. Kini seiring dengan "virus" yang menjalar untuk mendir ikan partai politik di era reformasi, muncul pertanyaan "Masih perlukah Muhammdiyah terlibat dalam pergulatan politik nasional, lebih-lebih mendirikan atau memfasilitasi pendirian partai politik sebagaimana ter jadi secara samar dan tidak langsung ?"

Terdapat isyarat adanya keinginan, gagasan, hingga ikliitar di kalangan sebagian aktivis Muhammadiyah untuk melibatkan Muhammadiyah dalar a politik, lebih khusus lagi mendirikan par tai politik baru. Ter jadi sebuah kontroversi, dimana baik yang pro ataupun kontra memiliki agrur aentasi masing-masing yang diyakini benar. Tetapi satu hal, melibatkan Muhammadiyah dalam poiitik, terutama politik praktis yang berjuangan dengai i kekuasaan. sudah tentu menyalahi khittah 197! yang juga banyak menimbulkan masalah bagi Muhammadiyah baik ke dalam maupun keluar.

Masa lalu Muhammadiyah secara faktual memang per aah terlibat dalam pergulatan politik nasional, sebagaimana secara lebih kentara dalam kasus berdirinya Masyumi dan PAN, nit ?ki secara kelembagaan keterlibatannya tidak langsung. Berbeda dengan Nahdhatil Ulama, yang secara kelembagaan pernah menjadi partai politik. sehingga Muhammadiyah merasa terganggu dan memiliki persentuhan dalam pergulatan politik nasionai. Pasca tahun 1998, sikap dasar Muhammadiyah tetap tidak berubah ketika banyak parpol banyak bermunculan di Indonesia. Muhammadiyah tetap memelihara jati dirinya sebagai organisasi dakwah amar ma 'ruf nahi mungkar yang tidak berafiliasi kedalam dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik apapun.

Sikap netral dengan mengambil posisi konsevatif sebagaimana khittah Muhammadiyah, tentunya tidak berarti harus menarik diri dan mengabaikan persoalan politik nasional dan dinamika bangsa secara keseluruhan. Muhammadiyah dituntut memainkan peran tertentu dalam menghadapi dinamika kehidupan umat dan bangsa. Muhammadiyah perlu terlibat dalam proses politik bangsa sesuai dengan konteks pemahaman konsep politik yang lebih luas dari sekedar kegiatan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik. Posisi ini perlu diambil Muhammadiyah dengan pertimbangan-pertimbangan ber ikut:

Pertama, secara teologis dalam beberapa pemikiran yang dimilikinya Muhammadiyah sendiri memandang aspek politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dar i ajaran islam yang berdasarkan keyakinan bahwa al-islam kullu laayata jazza. Dari pemikiran yang berkembang ditubuh organisasi islam modern ini, Muhammadiyah tampak sekali lebih conding dengan paham yang beraliran "ideaiis" atau "salafy".\

Kedua. Pandangan konsep di tingkat organisasi. Dalam pemikiran-pemikiran formal organisasi terdapat beberapa isyarat tcntang pemingnya politik dan Muhammadiyah tidak menegasikan politik. Muhammadivah adalah organisasi social-keagamaan dan bukan organisasi politik lapi Muhammadiyah Tidak buta terhadap politik. Artinya. bagi Muhainmadiyah poliiik itu juga perlu untuk diperhatikan, disikapi dan dihadapi dalam menghadapi dinamika perkembangan baru kehidupan politik nasionall dalam bermasyarakat. berbangsa. dan bernegara pada saat ini dan kedepan Muhammadiyah dengan tetap istiqamah sebagai gerakan islam dan tidak berpolitik praktis maupun menjadi partai politik. bahkan melakukan peran-peran signifikan di wilayah fungsi kelompok kepentingan Muhammadiyah secara institusional dituntut untuk merevitalisasi peran politik sebagai kelompok kepentingan. kelompok penekan. dan kelompok asosiasi yang memainkan berbagai macam fungsi politik tanpa hams terperangkap pada permainan '"rid politic" atau "politik praktis". Sedangkan secara personal peran politik itu dapat dimainkan oleh para kader dan anggota Muhammadiyah yang ierlibat dalam partai politik lainnya dalam kehidupan kenegaraan dan member i akses positif bagi kepentingan Muhammadiyah dan kehidupan umat serta berbangsa.